DPR Ungkit Problem Guru Honorer kepada Nadiem Makarim

DPR Ungkit Problem Guru Honorer kepada Nadiem Makarim

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut dua paket kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yakni Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka patut diapresiasi.

"Yang saya apresiasi adalah pada saat hari itu diluncurkan, permen-permen (Peraturan Menteri) terkaitpun juga sudah langsung direvisi, jadi kebijakan-kebijakan tersebut bisa langsung berjalan," kata Hetifah di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari 2020.

Catatan lain saya adalah mengenai guru honorer, karena dalam dua paket kebijakan ini belum menyentuh itu. Ini juga masalah yang krusial dan sudah berlarut-larut.

Kendati demikian, Hetifah memberikan catatan penting kepada mantan bos Gojek terhadap perubahan struktur di Kemendikbud yang menghilangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas).

Hal ini dia nilai bisa memantik perdebatan di ranah publik, terutama di kalangan pegiat pendidikan non formal dan informal (PNFI).

"Saya mohon Nadiem meninjau kembali dan menggelar diskusi langsung dengan pelaku PNFI se-Indonesia," ucap politikus Partai Golkar ini.

Selain itu, Hetifah menyebut persoalan cukup penting lainnya adalah menyangkut status tenaga guru honorer yang hingga saat ini masih menjadi problematika, karena dua paket kebijakan terbaru Nadiem belum juga menyentuh permasalahan guru honorer.

"Catatan lain saya adalah mengenai guru honorer, karena dalam dua paket kebijakan ini belum menyentuh itu. Ini juga masalah yang krusial dan sudah berlarut-larut," ujarnya.

Dia mendorong Nadiem Makarim segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) soal program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Mohon bekerjasama dengan Menpan-RB untuk mengatasi ini, terutama mengenai kejelasan guru yang tahun lalu lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tapi belum diangkat, dan juga penyelesaian Honorer K2," kata Hetifah.

Hetifah mengingatkan kepada Nadiem agar melakukan penyisiran data guru honorer dengan akurat. Sebab, sebelumnya ada sejumlah informasi terdapat guru honorer palsu alias bodong.

"Kemendikbud melakukan cross-check data karena ada aduan data tidak akurat, seperti adanya honorer bodong dan sebagainya. Pastikan yang diangkat adalah yang berhak, jangan sampai ada yang tertinggal," ucap dia.