Kemdikbud Diminta Fokus Tingkatkan Mutu Guru

Kemdikbud Diminta Fokus Tingkatkan Mutu Guru

Setelah pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), maka pagu anggaran pendidikan yang semulanya hanya Rp 35,7 triliun menjadi Rp 74 triliun. Hal ini karena ada penambahan dari anggaran pendidikan tinggi senilai Rp 39 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji mengatakan, dengan mengelola anggaran pendidikan yang jumlahnya semakin meningkat, Kemdikbud harus segera merampungkan blue print atau cetak biru pendidikan, sehingga anggaran triliun rupiah dapat memberi dampak.

“Mengelola anggaran ini butuh adanya blue print, tujuannya untuk menghindari ribuan triliun melayang tanpa ada hasilnya, karena terlihat 20 tahun anggaran pendidikan terus meningkat tetapi kemampuan anak-anak Indonesia stagnan,” kata Indra, Sabtu (11/1/2020).

Indra berharap Kemdikbud harus fokus pada masalah dasar pendidikan yakni mutu guru. Alokasi anggaran harus berpihak pada pelatihan guru mulai dari revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) hingga pelatihan guru yang berkelanjutan.

“Masalah pendidikan itu mutu, jadi fokus Kemdikbud membenahi pelatihan guru dan dosen agar benar- benar mampuni dan terukur. Kalau mau bangun sumber daya manusia unggul itu pendidikan harus unggul,” ujarnya.

Indra menyebutkan, pelatihan guru harus berlandaskan teori tipe eraly adopters sehingga kualitas guru dapat meningkat dan alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil perubahan kualitas dan mutu guru.

Pasalnya, Indra menuturkan, apabila pemerintah tidak fokus pada guru maka akan terlihat pada hasil survei Program International Student Assessment (PISA) 2021 yang akan lebih merosot dibanding hasil PISA 2018. “Kita sudah mengetahui kualitas guru kita seperti apa. Nah ini jadi fokus pemerintah apabila serius membangun SDM Unggul,”ujarnya.

Pendapat senada juga sampaikan oleh anggota DPR RI Komisi X, Dede Yusuf Macam Effendi. Dia menyebutkan, meski secara keseluruhan alokasi pendidikan yang dikelola Kemdikbud masih jauh dari harapan, Kemdikbud harus fokus mengelola anggaran pada efektivitas belajar mengajar, peningkatan mutu tenaga pendidik, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dan perbaikan kurikulum.

Dede menuturkan, anggaran Kemdikbud yang kelola saat ini yakni Rp 74 triliun ini jika akan direlokasikan karena pengabungan Dikbud dan Dikti, maka harus ada persetujuan dengan DPR Komisi X pada pembahasan anggaran Feburari 2020 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian membenarkan jika pembahasan anggaran masih belum dilakukan antaran Komisi X dan Kemdikbud. Pasalnya, dua kali pertemuan Komisi X bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum secara spesifik membahas anggaran, mengingat Kemdikbud yang baru ini belum menyelesaikan penyusunan struktur yang baru pascapenggabungan.

Meski demikian, Hetifah menuturkan, pada rapat 12 Desember yang lalu, Komisi X telah mendesak Kemdikbud untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) agar pengelolaan atau pengawasan anggaran fungsi pendidikan yang berada di K/L lain dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dalam bentuk transfer daerah. “Mendesak pemerintah untuk memastikan alokasi DAU (Dana Alokasi Umum, Red) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan ditegaskan hanya untuk pendidikan,” ujarnya.

Hetifah juga menyebutkan, Komisi X DPR RI saat pembahasan anggaran pada Agustus dan September 2019 telah menyampaikan catatan untuk Kemdikbud. Catatan tersebut meliputi: kebijakan dan program strategis, baik pada Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi (Dikdasmen dan Dikti), harus didasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan dinamika masyarakat daerah, seperti kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, program hibah pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS), bantuan pemberdayaan Kelembagaan perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS, beasiswa, dan lainnya yang akan dilaksanakan pada TA 2020.

“Catatan dari Komisi X DPR RI ini diperlukan agar pelaksanaan anggaran Kemdikbud dapat sesuai kebutuhan strategis yang memang mendesak dibutuhkan masyarakat. Anggaran harus tepat sasaran, maka Komisi X DPR selalu siap mengawal kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan ini,” ujarnya.
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar